aman-de(h)men UUD

Landasan negara kita sebagai negara (yang katanya) berbhineka tunggal ika adalah pancasila dan UUD 45. Dalam UUD 45 diatur pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara. Tenang, saya tidak akan berlagak seperti guru PMP (sounds so oldschool,rite? :D) yang bahas tetek bengek UUD dan pancasila dari A sampai Z balik lagi ke A sampai ngelotok tapi nihil dalam praktek.

Jadi katakan saja begini, jika saya diundang oleh ketua MPR untuk mengamandemen UUD, maka sikap saya akan : (1) stay cool walaupun tahu cuaca Jakarta akhir-akhir ini gerahnya naujubile!; (2) kirim surat balasan untuk konfirmasi kehadiran dan bertanya apa boleh kesana pake tanktop dengan luaran cardigan?; (3) beli bengbeng atau coklat richbar dan freshtea rasa markisa; (4) semedi 17 jam dan membuat rekomendasi tentang amandemen UUD yang akan saya ajukan dalam rapat itu. Pada poin 1-3 saya rasa tidak perlu ada penjelasan lebih rinci karena (menurut saya) telah jelas maksud dan tujuan masing-masing poin (oke saya ngaku, saya malas menjelaskannya. Daripada tulisan ini makin garing dan anda jadi makin malas membacanya? :p).

Jadi langsung saja pada pemaparan poin (4). Dalam rekomendasi yang saya tulis, saya lebih memberi penekanan pada pasal 28 tentang hak asasi manusia khususnya penambahan butir tentang hak setiap warga negara untuk membuat coretan-coretan di ruang terbuka -baik hijau maupun tidak- seperti di tiang lampu merah, kolong-kolong jembatan, tiang cor-coran monorail sudirman, atau dimanapun itu. Selama coretan itu tidak mengarah pada vandalisme dan mengakibatkan polusi penglihatan. Oke, anda boleh berkomentar bahwa indikator ini terlalu subjektif. Nah, berhubung saya hanya tamu undangan dan bukan bagian dari anggota dewan legislatif ini, untuk tugas membuat indikator yang sifatnya lebih objektif saya serahkan pada para Bapak dan Ibu wakil rakyat ini. Begitu.